Cara Mengajukan Gugatan Cerai Isteri Kepada Suami Di Pengadilan Agama

Cara gugat cerai istri ke suami di pengadilan agama
src img: detik.com

Bahwa Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa dan menjalani kasus perceraian yang terkait dengan pernikahan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam yang diakui secara sah oleh hukum negara Indonesia.

Salah satu ciri utama dari sahnya pernikahan menurut hukum Indonesia dan ajaran Islam adalah adanya Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Oleh karena itu, bagi warga negara Indonesia yang memiliki Buku Nikah, langkah selanjutnya jika ingin mengajukan perceraian adalah melalui Pengadilan Agama di wilayah terdekat.

Proses pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama dapat dilakukan baik oleh Suami terhadap Isteri maupun sebaliknya, yaitu oleh Isteri terhadap Suami.

Gugatan yang diajukan oleh Suami dikenal dengan istilah Permohonan Cerai Talak, di mana peran Suami sebagai Pemohon dan Isteri sebagai Pihak yang Dituduh.

Sementara itu, ketika Isteri mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya, istilah yang digunakan adalah Gugatan Perceraian, di mana Isteri berperan sebagai Penggugat dan Suami sebagai Tergugat.

Jika Isteri berniat untuk mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya, maka Pengadilan Agama yang berwenang untuk mengadili kasus tersebut adalah Pengadilan Agama di wilayah tempat Isteri memiliki domisili hukum.

Bukti domisili hukum dapat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Sebagai contoh, apabila Isteri berdomisili di Kabupaten Magelang sedangkan Suami tinggal di Jakarta, maka Pengadilan Agama yang berwenang adalah Pengadilan Agama Kabupaten Magelang.

Beberapa alasan yang dapat dijadikan landasan bagi Isteri yang ingin mengajukan gugatan cerai kepada Suaminya antara lain:

  1. Suami terlibat dalam perilaku zina, penyalahgunaan alkohol, narkoba, perjudian, dan tindakan merugikan lainnya yang sulit untuk diperbaiki.
  2. Suami meninggalkan Isteri selama dua tahun beruntun tanpa izin dan alas an yang sah, atau karena alasan yang tidak dapat diterima.
  3. Suami dihukum penjara selama lima tahun atau lebih setelah pernikahan berlangsung.
  4. Suami melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan serius yang membahayakan Isteri.
  5. Suami mengalami cacat tubuh atau penyakit yang menghalangi kewajibannya sebagai suami.
  6. Terjadi pertengkaran berulang antara Suami dan Isteri tanpa adanya harapan untuk hidup harmonis dalam rumah tangga.

Menimbang berbagai alasan tersebut, saya merekomendasikan untuk mempertimbangkan pilihan pada poin keenam saat mengajukan permohonan atau gugatan cerai talak.

Hal ini dikarenakan poin tersebut cenderung lebih mudah dibuktikan dan umumnya lebih sering diterima oleh Hakim di Pengadilan Agama dalam memutuskan kasus perceraian.

Dalam proses pengajuan gugatan cerai, Isteri memiliki hak untuk menyampaikan tuntutan tambahan yang dapat mencakup:

  1. Tuntutan Nafkah Terutang, yakni jika Suami tidak memberikan dukungan finansial kepada Isteri selama beberapa periode tertentu selama pernikahan. Dalam hal ini, Isteri berhak menuntut Hakim untuk mengarahkan Suami membayar nafkah yang seharusnya diberikan kepada mantan Isteri di masa yang akan datang.
  2. Tuntutan Hak Asuh Anak, yang memungkinkan Isteri mendapatkan hak pengasuhan atas anak yang berusia di bawah 12 tahun.
  3. Tuntutan Nafkah Anak hingga usia 21 tahun, apabila Isteri memiliki hak asuh anak di bawah 12 tahun. Dalam kasus ini, Hakim dapat memutuskan agar mantan Suami memberikan nafkah kepada anak hingga anak mencapai usia dewasa atau 21 tahun.
  4. Tuntutan Nafkah Idah, merupakan permintaan nafkah yang dapat diajukan oleh Isteri selama periode idah yang berlangsung selama 3 bulan setelah perceraian.
  5. Tuntutan Nafkah Mut’ah, yang memungkinkan Isteri meminta Hakim menetapkan pembayaran nafkah mut’ah (hadiah) dari mantan Suami.

Di samping tuntutan nafkah, Isteri yang berencana mengajukan gugatan cerai juga berhak untuk mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono-gini) secara bersamaan dan dalam satu naskah gugatan cerai. Dengan demikian, jika Isteri memiliki pengetahuan mengenai harta bersama, disarankan untuk mengajukan gugatan cerai dan gugatan pembagian harta bersama dalam satu naskah gugatan.

Sebagai tambahan, selain menyusun surat gugatan, Isteri yang berencana mengajukan gugatan terhadap Suaminya juga harus mempersiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperlukan. Beberapa bukti yang harus disiapkan meliputi:

  • Bukti Pernikahan, seperti Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA.
  • Bukti Domisili Hukum sebagai Penggugat, misalnya KTP Penggugat.
  • Bukti Kelahiran Anak, seperti Akta Lahir Anak dari Catatan Sipil.
  • Kartu Keluarga.
  • Bukti yang mendukung alasan perceraian.
  • Bukti Pendapatan Suami, jika akan menuntut nafkah kepada Suami.
  • Bukti mengenai Harta Bersama, jika akan mengajukan gugatan pembagian harta bersama.

Demikianlah beberapa langkah dan aspek yang perlu diperhatikan dalam pengajuan gugatan cerai oleh Isteri terhadap Suaminya di Pengadilan Agama.

Tinggalkan komentar