Pengacara Purwokerto

Sebagai Pengacara / Advokat di Purwokerto, ABR dan Partner siap untuk memenuhi keperluan masyarakat akan layanan hukum sah di tengah kompleksnya berbagai permasalahan hukum di Indonesia.

Dalam praktiknya, Kantor Hukum ABR & Rekan akan berperan sebagai kawan bagi masyarakat Purwokerto dalam upaya mencari dan mewujudkan keadilan, hukum, serta perlindungan terhadap martabat dan hak asasi manusia.

ABR & Partner Law Office – Kantor Pengacara terbaik di Purwokerto. Berdiri sejak Tahun 2009.  Spesialis bidang Hukum Keluarga (Family Law) dan Hukum Bisnis. Seperti Perceraian, Sengketa Harta Bersama, Harta Waris, Sengketa Bisnis , Hutang Piutang dan sebagainya.

Komitmen yang Kami Pegang

Kami berdedikasi untuk menyediakan layanan terbaik dengan menyelesaikan setiap permasalahan hukum klien secara menyeluruh dan efisien dengan tarif yang jelas dan terjangkau.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan, kami selalu mengalokasikan waktu untuk memberikan konsultasi kepada semua klien maupun calon klien, sehingga mereka dapat memahami permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai.

Selanjutnya, kami akan menyajikan Pendapat Hukum (Legal Opinion) dan merancang strategi yang sesuai untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tim kami sendiri yang akan menangani langsung semua kasus.

Jika Anda memerlukan Jasa Pengacara / Advokat / Konsultan Hukum / Penasehat Hukm di Purwokerto yang berkualitas dan ahli di bidang Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis, silakan hubungi kami.

LINGKUP JASA LAYANAN ADVOKAT PURWOKERTO ABR & PARTNER

Hukum Keluarga

hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban antara anggota keluarga serta aspek-aspek lain yang terkait dengan keluarga.

Pernikahan: Regulasi mengenai persyaratan, prosedur, dan akibat hukum dari pernikahan, termasuk pembubaran pernikahan melalui perceraian.

Perceraian: Menetapkan aturan mengenai proses perceraian, pembagian harta, hak asuh anak, dan kewajiban finansial antara pasangan yang bercerai.

Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak: Mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk hak asuh, kunjungan, dan dukungan finansial.

Warisan dan Pewarisan: Mengatur bagaimana harta milik seseorang diwariskan kepada keluarga atau ahli waris setelah kematian.

Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Melindungi individu yang mengalami kekerasan fisik, emosional, atau seksual di lingkungan rumah tangga.

Hubungan Orangtua dan Anak: Mengatur hubungan antara orang tua dan anak, termasuk adopsi, pengakuan anak, dan hak anak angkat.

Pengaturan Keuangan Keluarga: Menetapkan hak dan kewajiban finansial antara pasangan yang menikah, seperti hak-hak atas harta bersama dan tanggung jawab utang bersama.

Perwalian: Mengatur proses perwalian atas individu yang tidak mampu secara hukum mengurus dirinya sendiri, seperti anak di bawah umur atau orang yang tidak mampu secara mental.

Pembuatan Wasiat: Mengatur pembuatan wasiat, yaitu dokumen hukum yang menentukan bagaimana harta milik seseorang akan dibagi setelah kematian.

Hukum Ketenagakerjaan

serangkaian peraturan dan norma hukum yang mengatur hubungan antara pekerja/buruh dan pemberi kerja dalam konteks ketenagakerjaan.

Hubungan Kerja: Menetapkan hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pemberi kerja dalam kontrak kerja, upah, jam kerja, dan fasilitas lainnya.

Kesejahteraan Pekerja: Mengatur perlindungan terhadap hak-hak pekerja, seperti hak cuti, hak istirahat, dan hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Perlindungan Tenaga Kerja: Meliputi regulasi terkait diskriminasi, penghentian hubungan kerja, serta perlindungan terhadap pekerja yang terlibat dalam organisasi atau aksi kolektif.

Perundingan Ketenagakerjaan: Mengatur proses perundingan antara pekerja/buruh dan pemberi kerja, termasuk pembentukan serikat pekerja/buruh dan perjanjian kerja bersama.

Penyelesaian Sengketa: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa, baik yang berkaitan dengan pelanggaran hak pekerja maupun perselisihan antara pekerja/buruh dan pemberi kerja.

Pengawasan dan Penegakan Hukum: Menjamin penerapan dan pematuhan terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan melalui badan pengawas dan proses penegakan hukum.

Pendidikan dan Pelatihan: Mengatur program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pekerja dalam dunia kerja.

Hukum Perdata

hukum yang mengatur hubungan antara individu atau entitas hukum dalam hal hak dan kewajiban pribadi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan, kontrak, tanggung jawab, dan ganti rugi.

Kepemilikan dan Hak Milik: Mengatur hak kepemilikan atas properti, baik bergerak (misalnya barang) maupun tidak bergerak (misalnya tanah dan bangunan).

Kontrak: Regulasi mengenai pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak antara individu atau entitas hukum, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan terhadap kontrak.

Tanggung Jawab Perdata: Menetapkan tanggung jawab hukum individu atau entitas hukum atas tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

Ganti Rugi: Mengatur hak dan kewajiban terkait dengan pemberian ganti rugi atau kompensasi finansial kepada pihak yang menderita kerugian akibat tindakan atau kelalaian pihak lain.

Harta Perkawinan: Menetapkan aturan mengenai pembagian harta dan tanggung jawab keuangan antara pasangan yang menikah.

Hukum Waris: Mengatur bagaimana harta milik seseorang diwariskan kepada ahli waris setelah kematian.

Hak Kekayaan Intelektual: Mengatur hak-hak terkait dengan karya-karya intelektual, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang.

Tindakan Melawan Hukum: Menetapkan dasar hukum untuk tindakan melawan hukum (delik) yang mencakup tindakan yang merugikan orang lain tanpa adanya kontrak.

Keadilan dan Pemulihan: Mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan pemulihan kepada pihak yang dirugikan.

Yurisdiksi dan Penegakan Hukum: Mengatur yurisdiksi pengadilan dan mekanisme penegakan hukum terkait masalah-masalah perdata.

Hukum Pidana

hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma masyarakat dan negara serta menetapkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar tersebut

Delik dan Tindak Pidana: Menentukan apa yang dianggap sebagai tindakan pidana atau delik, yang dapat meliputi kejahatan seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lainnya.

Elemen Delik: Menetapkan unsur-unsur yang diperlukan untuk membuktikan bahwa suatu tindakan merupakan tindak pidana, seperti unsur kesengajaan atau kelalaiannya.

Tanggung Jawab Pidana: Menetapkan siapa yang dapat dianggap bertanggung jawab atas suatu tindakan pidana, termasuk individu atau entitas hukum.

Sanksi Pidana: Mengatur jenis-jenis hukuman atau sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana, seperti penjara, denda, atau hukuman mati (tergantung pada yurisdiksi).

Proses Pidana: Mengatur prosedur hukum yang melibatkan penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pelaksanaan sanksi pidana.

Kejahatan Korporasi: Mengatur tindakan pidana yang melibatkan perusahaan atau entitas hukum, serta tanggung jawab pidana individu yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Kriminalitas Transnasional: Menangani tindak pidana yang melintasi batas negara, seperti perdagangan manusia, peredaran narkotika, dan pencucian uang.

Hak Pidana: Menjamin hak-hak pelaku tindak pidana, seperti hak atas pembelaan, hak atas persidangan yang adil, dan hak untuk tidak dikenakan perlakuan sewenang-wenang.

Pemulihan dan Rehabilitasi: Menyediakan mekanisme untuk pemulihan dan rehabilitasi pelaku tindak pidana setelah menjalani hukuman.

Penegakan Hukum: Mengatur tugas dan kewenangan aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, dalam menginvestigasi, menuntut, dan menindak tindak pidana.

Hukum Perusahaan

juga dikenal sebagai Hukum Bisnis atau Hukum Dagang, adalah cabang hukum yang mengatur aspek-aspek hukum yang terkait dengan operasi, pengaturan, dan aktivitas bisnis entitas hukum atau perusahaan.

Pembentukan dan Registrasi: Menyusun hukum yang mengatur proses pendirian perusahaan, pendaftaran hukumnya, serta persyaratan administratif yang diperlukan.

Struktur Perusahaan: Mengatur berbagai bentuk struktur perusahaan, seperti perusahaan perseorangan, kemitraan, perseroan terbatas, dan perusahaan publik.

Governance Perusahaan: Mengatur kewajiban, tanggung jawab, dan hak-hak pemegang saham, dewan direksi, dan manajemen perusahaan.

Kontrak Bisnis: Mengatur pembentukan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak bisnis antara perusahaan, pelanggan, dan pihak ketiga lainnya.

Transaksi Bisnis: Menyusun hukum yang berkaitan dengan merger, akuisisi, pelepasan aset, restrukturisasi perusahaan, dan transaksi bisnis lainnya.

Hukum Keuangan: Mengatur aspek hukum yang terkait dengan pendanaan, investasi, dan keuangan perusahaan, termasuk emisi saham, obligasi, dan pembiayaan.

Hukum Perdagangan Internasional: Mengatur aktivitas perdagangan lintas negara, termasuk ekspor, impor, dan regulasi perdagangan internasional.

Hukum Perlindungan Konsumen: Menetapkan hak dan kewajiban perusahaan dalam menjalankan praktik bisnis yang adil dan transparan terhadap konsumen.

Hukum Persaingan: Mengatur persaingan usaha dan mencegah praktik monopoli atau praktik yang merugikan persaingan.

Hukum Kepailitan: Mengatur prosedur dan dampak hukum jika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau bangkrut.

Hukum Teknologi dan Kekayaan Intelektual: Meliputi hak cipta, merek dagang, paten, dan perlindungan hukum atas inovasi dan karya-karya intelektual.

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR): Mengatur kewajiban perusahaan dalam mengambil tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari operasi mereka.

Hukum Agraria

hukum yang mengatur hak-hak, kewajiban, dan pengelolaan atas tanah serta sumber daya alam yang terkait dengan pertanian dan kegiatan agraris lainnya.

Kepemilikan Tanah: Mengatur hak kepemilikan individu, kelompok, atau entitas hukum terhadap tanah serta aturan pendaftaran dan pengakuan hukumnya.

Pemanfaatan Tanah: Menetapkan tata cara pemanfaatan tanah, seperti pertanian, peternakan, perkebunan, dan penggunaan lainnya.

Alih Hak Tanah: Mengatur peralihan hak kepemilikan tanah, seperti penjualan, warisan, hibah, atau peralihan hak secara hukum lainnya.

Sumber Daya Alam: Mengatur hak dan kewajiban terkait dengan pengelolaan sumber daya alam di atas tanah, seperti hutan, air, dan mineral.

Penyusunan Tata Guna Tanah: Menetapkan rencana tata guna tanah dan zonasi untuk mengatur penggunaan lahan secara efisien.

Pertanahan Adat: Mengatur pengakuan, perlindungan, dan hak-hak masyarakat adat terhadap tanah yang secara tradisional mereka miliki.

Sengketa Tanah: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa terkait kepemilikan dan pemanfaatan tanah.

Hukum Perkebunan: Mengatur aspek hukum yang terkait dengan kegiatan perkebunan, termasuk pengaturan hubungan antara pemilik tanah dan pengelola perkebunan.

Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lainnya: Mengatur mekanisme pemberian hak atas tanah untuk kepentingan ekonomi dan pertanian.

Reforma Agraria: Menetapkan aturan-aturan terkait redistribusi tanah dari pemilik besar ke petani kecil untuk tujuan sosial dan ekonomi.

Pertanahan dalam Pengembangan Wilayah: Mengatur perencanaan dan pengelolaan tanah dalam konteks pembangunan kota dan wilayah.

Hukum ITE

hukum yang mengatur penggunaan teknologi informasi dan elektronik, terutama dalam kaitannya dengan internet, komunikasi elektronik, dan transaksi elektronik.

Cybercrime: Mengatur tindakan kriminal yang dilakukan secara elektronik, seperti penipuan online, peretasan, pencurian data, dan kejahatan siber lainnya.

Pelanggaran Privasi dan Data: Menetapkan hak privasi individu dan penggunaan data pribadi dalam lingkungan digital, serta mengatur tanggung jawab penyedia layanan terhadap perlindungan data.

Konten Digital: Mengatur aturan mengenai pembuatan, penyebaran, dan akses terhadap konten digital, termasuk isu-isu seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan pornografi.

Keamanan Cyber dan Perlindungan Jaringan: Mengatur langkah-langkah untuk melindungi jaringan komputer dan sistem informasi dari ancaman siber, serta penegakan hukum terhadap serangan siber.

Transaksi Elektronik: Menetapkan aturan mengenai sahnya transaksi yang dilakukan secara elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan digital dan surat elektronik.

Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital: Mengatur perlindungan hukum terhadap hak cipta, paten, merek dagang, dan hak kekayaan intelektual lainnya dalam lingkungan digital.

Tanggung Jawab Platform dan Penyedia Layanan: Menentukan kewajiban platform dan penyedia layanan online terkait dengan konten yang diunggah oleh pengguna.

Sengketa Digital: Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan masalah hukum di dunia maya, seperti perselisihan domain dan pelanggaran hak cipta online.

Kebebasan Berekspresi dan Internet: Menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan perlindungan masyarakat dari konten negatif atau merugikan.

Hukum Lainnya

Semua aturan hukum yang belum disebutkan sebelumnya.

Hukum lingkungan, pertambangan, asuransi, properti, perbankan & finance, kesehatan dan medis,  agama, maritim dan lain-lain.

LAYANAN KAMI SEBAGAI PENGACARA PURWOKERTO ABR & PARTNER

LAYANAN LITIGASI

Memberikan bantuan hukum di wilayah Purwokerto dalam penyelesaian sengketa melalui peradilan. Ini meliputi aspek persiapan gugatan, pembelaan, penelitian hukum, dan hadir di persidangan. Tujuannya adalah mencapai hasil yang menguntungkan bagi klien dalam proses hukum.

LAYANAN NON LITIGASI

Memberikan panduan hukum di wilayah Purwokerto untuk mengatasi masalah tanpa melibatkan persidangan. Ini mencakup konsultasi hukum, perundingan, perjanjian, dan solusi alternatif penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah memberikan solusi efektif di luar pengadilan.

TIM PENGACARA PURWOKERTO ABR & PARTNER

pengacara purwokerto

...... SH., MH

NIA: ......

Sedikit profil tentang tim ini

pengacara purwokerto

...... SH., MH

NIA: ......

Sedikit profil tentang tim ini

pengacara purwokerto

...... SH., MH

NIA: ......

Sedikit profil tentang tim ini

BUTUH KONSULTASI HUKUM DI PURWOKERTO?

Siap untuk mendapatkan solusi hukum terbaik dan pendampingan ahli atas masalah hukum Anda? Jangan ragu untuk menghubungi kami via WA sekarang.

INFO KHUSUS KASUS PERCERAIAN

ADVOKAT PERCERAIAN

Untuk Anda yang membutuhkan info khusus tentang perceraian seperti:

  • Gugat cerai
  • Persyaratan administrasi
  • Durasi penyelesaian
  • Paket dan jenis layanan
  • Tarip / lawyer fee
  • Skema pembayaran lawyer fee
  • Cara menggunakan jasa pengacara perceraian

Terimakasih telah mengujungi pengacaraanda.com

Pengacara Anda terimakasih

Menyikapi masalah hukum adalah langkah penting, dan kami siap membantu Anda. 

Pertama, selalu ingat bahwa Anda tidak sendirian dalam permasalahan ini. Kami berkomitmen untuk memberikan bantuan yang profesional dan terpercaya. 

Kedua, jangan ragu untuk mengajukan pertanyaan dan berbicara dengan kami. Konsultasi awal adalah langkah pertama yang baik.

Ketiga, setiap kasus unik, jadi kami akan merancang strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan Anda. 

Terakhir, keputusan yang baik adalah memilih pengacara yang Anda merasa nyaman bekerjasama dan mempercayainya. 

Kami siap mendukung Anda dalam perjalanan hukum ini. Jangan ragu untuk menghubungi kami untuk langkah selanjutnya.

HUBUNGI PENGACARA ANDA.COM

Kantor Pusat

Jl. Baturaden Timur no 55, Sumbang, Banyumas, Jawa Tengah.

Konsul Via WA

Copyright © 2024. pengacaraanda.com. All Rights Reserved

Website ini dibangun oleh insinyurdigital.com